Sebanyak 189 item atau buku ditemukan

Bahasa Arab Untuk Perbankan Syariah

Buku yang ditulis oleh ahlinya, sangat baik di baca oleh mahasiswa, dosen dan praktisi. Bahasa Arab Untuk Perbankan Syariah Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Buku yang ditulis oleh ahlinya, sangat baik di baca oleh mahasiswa, dosen dan praktisi. Bahasa Arab Untuk Perbankan Syariah Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Penegakan hukum progresif

Development and enforcement of progressive law in Indonesia; collected articles.

Development and enforcement of progressive law in Indonesia; collected articles.

Menggapai keadilan dengan hukum progresif

Sebuah upaya menyempurnakan putusan hakim pada keadilan

Gagasan tentang hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo di era tahun 2002. Gagasan tersebut muncul karena adanya keprihatinan terhadap keterpurukan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja hukum dan pengadilan. Gagasan mengenai hukum progresif tersebut, ternyata mendapat sambutan yang baik, sehingga istilah hukum progresif saat ini sudah mulai banyak digunakan. Hukum Progresif pada intinya bertujuan untuk mendorong pekerja hukum agar lebih berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia. Selain itu, pembentukan gagaasan hukum progresif ini juga dimaksudkan agar, dunia hukum tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistis dan legal analytical. Hukum progresif digagas untuk megatasi berbagai ketidakadilan yang selama ini di alami oleh yustisiaben (pencari keadilan), mengingat pada hakikatnya penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Sebagaimana diketahui, tujuan hukum yakni untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran melalui nilai-nilai moral. Keberadaan hukum diakui jika nilai-nilai moral tersebut mampu diimplementasikan ke dalam ranah hukum. Hal ini berarti, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengaplikasikannya ke dalam sikap serta tindakan, sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pencapaian tujuan hukum dilakukan dengan mengerahkan seluruh energi agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam penegakan hukum. Kegagalan dalam mewujudakan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya terhadap hukum yang berlaku. Kurangnya implementasi nilai-nilai moral dalam hukum, mengakibatkan hukum akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Berhasil tidaknya penegakan hukum, akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya. Keadaan terus berubah, perkembangan teknologi semakin pesat, lalu sejauh mana perubahan tersebut akan terjadi, apakah perubahan dan perkembangan itu akan mencapai titik stagnasinya pada suatu masa tertentu? jelas tidak. Demikian juga dengan hukum progresif, dalam gagasannya pandangan hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti pandangan filsuf Herakleitous yang mengatakan bahwa, tidak ada satu pun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Pertama, paradigma dalam hukum progresif melihat bahwa manusia adalah titik pusat perputaran hukum. Kedua hukum progresif tidak terpaku pada peraturan atau undang-undang yang berlaku. Ketiga hukum progresif memberi peranan besar pada perilaku manusia dalam hukum, peranan manusia yang dimaksud adalah, konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa hukum progresif adalah hukum yang senantiasa berupaya membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa masyarakat pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Upaya tersebut dilakukan dengan senantiasa membawa hukum ke arah perkembangan zaman yang lebih baik dan berkesinambungan.

Gagasan tentang hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo di era tahun 2002.

Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)

Judul : Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice) Penulis : Tenriawaru, S.H., M.H., Wisnu Murtopo Nur Muhammad, S.H., M.H., Efan Apturedi, S.H., M.H., Baniara Mangapul Sinaga, S.H., M.H., dan Dimas Pranowo, S.H Ukuran : 14,5 cm x 21 cm Tebal : 168 Halaman No ISBN : 978-623-497-003-6 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Di era modernisasi ini banyak terjadi suatu kejahatan (delik) dikalangan masyarakat Indonesia yang berujung pada jalur Pengadilan (litigasi), di mana masyarakat cenderung menggunakan jalur Pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan. Plea Bargaining Sytem merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. Restorative Justice upaya pemulihan keadilan dari suatu tindak pidana dengan fokus terhadap pelaku dan korban guna menghindari perkara pidana masuk ke pengadilan.

Judul : Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice) Penulis : Tenriawaru, S.H., M.H., Wisnu Murtopo Nur Muhammad, S.H., M.H., Efan Apturedi, S.H., M.H., Baniara Mangapul Sinaga, S.H., M.H., dan Dimas ...

Dekonstruksi dan gerakan pemikiran hukum progresif

On progressive law in Indonesian legal system; papers presented at the Konsorsium Hukum Progresif, a conference held by Satjipto Rahardjo Institute in Semarang on October 29-30, 2013.

On progressive law in Indonesian legal system; papers presented at the Konsorsium Hukum Progresif, a conference held by Satjipto Rahardjo Institute in Semarang on October 29-30, 2013.

Konstruksi Paradigma Hakim dalam Memutus Perkara Perkawinan Islam Berbasis Hukum Progresif

Pemikiran hakim dalam memutus perkara perkawinan Islam di Indonesia memiliki penalaran yang berbeda, sebagian hakim cenderung menggunakan penalaran hukum yuridis dan sebagian hakim lainnya cenderung menggunakan penalaran hukum empiris. Padahal, pemikiran hakim dan penalaran hukum yang digunakan tentu akan berpengaruh terhadap hasil putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pemikiran hakim dalam putusan perkawinan Islam yang berlandaskan pada nilai dan konsep hukum progresif. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan gabungan penelitian hukum doktrinal dan nondoktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sociological jurisprudence dengan landasan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Data primer menggunakan 30 putusan hakim tahun 2015-2019, adapun data sekunder bersumber dari wawancara, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah dan laporan. Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling dan analisis data menggunakan analisis isi (content anayisis) melalui logic and reasoning model dengan model IRAC. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulia Fatma (2020) Nurnazli (2019) Bayu Setiawan (2018) M. Isna Wahyudi (2017) Rusli Muhammad (2014) Ahmad Sukris Sarmadi (2012) yang menyatakan bahwa untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan dan berkemaslahatan perlu dilakukan melalui penalaran yang berlandaskan pada nilai yuridis dan empiris. Penelitian ini juga mendukung penelitian Edi Riadi (2011) M. Syamsudin (2011) yang menyatakan bahwa pemikiran hakim yang cenderung positivistik berbasis tekstual-legistik menghasilkan putusan yang cenderung belum memenuhi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa hukum progresif merupakan konsep hukum yang mampu mengarahkan hakim dalam membangun paradigma pemikiran yang responsif dalam penyelesaian perkara hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim memiliki dua corak yaitu tekstual yuridis dan kontekstual empiris. Pertimbangan tekstual yuridis digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang telah memenuhi ketentuan yuridis normatif, sedangkan pertimbangan kontekstual digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang memerlukan penalaran yuridis empiris. Konstruksi putusan hakim yang berorientasi pada hukum progresif ternyata cenderung mampu memberikan nilai kepastian, kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak, meskipun beberapa hakim masih belum menerapkan progresifitas dalam putusannya.

Pemikiran hakim dalam memutus perkara perkawinan Islam di Indonesia memiliki penalaran yang berbeda, sebagian hakim cenderung menggunakan penalaran hukum yuridis dan sebagian hakim lainnya cenderung menggunakan penalaran hukum empiris.

Satjipto Rahardjo dan hukum progresif

urgensi dan kritik

Comments on the thoughts of the late Satjipto Rahardjo, an Indonesian professor in law, concerning the concept of progressive law and its implementation in Indonesian legal system.

Comments on the thoughts of the late Satjipto Rahardjo, an Indonesian professor in law, concerning the concept of progressive law and its implementation in Indonesian legal system.

Satjipto Rahardjo

sebuah biografi intelektual & pertarungan tafsir terhadap filsafat hukum progresif

Biography of the late Satjipto Rahardjo, a law lecturer at Universitas Diponegoro, Semarang.

Biography of the late Satjipto Rahardjo, a law lecturer at Universitas Diponegoro, Semarang.