Sebuah upaya menyempurnakan putusan hakim pada keadilan
Gagasan tentang hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo di era tahun 2002. Gagasan tersebut muncul karena adanya keprihatinan terhadap keterpurukan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja hukum dan pengadilan. Gagasan mengenai hukum progresif tersebut, ternyata mendapat sambutan yang baik, sehingga istilah hukum progresif saat ini sudah mulai banyak digunakan. Hukum Progresif pada intinya bertujuan untuk mendorong pekerja hukum agar lebih berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia. Selain itu, pembentukan gagaasan hukum progresif ini juga dimaksudkan agar, dunia hukum tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistis dan legal analytical. Hukum progresif digagas untuk megatasi berbagai ketidakadilan yang selama ini di alami oleh yustisiaben (pencari keadilan), mengingat pada hakikatnya penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Sebagaimana diketahui, tujuan hukum yakni untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran melalui nilai-nilai moral. Keberadaan hukum diakui jika nilai-nilai moral tersebut mampu diimplementasikan ke dalam ranah hukum. Hal ini berarti, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengaplikasikannya ke dalam sikap serta tindakan, sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pencapaian tujuan hukum dilakukan dengan mengerahkan seluruh energi agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam penegakan hukum. Kegagalan dalam mewujudakan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya terhadap hukum yang berlaku. Kurangnya implementasi nilai-nilai moral dalam hukum, mengakibatkan hukum akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Berhasil tidaknya penegakan hukum, akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya. Keadaan terus berubah, perkembangan teknologi semakin pesat, lalu sejauh mana perubahan tersebut akan terjadi, apakah perubahan dan perkembangan itu akan mencapai titik stagnasinya pada suatu masa tertentu? jelas tidak. Demikian juga dengan hukum progresif, dalam gagasannya pandangan hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti pandangan filsuf Herakleitous yang mengatakan bahwa, tidak ada satu pun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Pertama, paradigma dalam hukum progresif melihat bahwa manusia adalah titik pusat perputaran hukum. Kedua hukum progresif tidak terpaku pada peraturan atau undang-undang yang berlaku. Ketiga hukum progresif memberi peranan besar pada perilaku manusia dalam hukum, peranan manusia yang dimaksud adalah, konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa hukum progresif adalah hukum yang senantiasa berupaya membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa masyarakat pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Upaya tersebut dilakukan dengan senantiasa membawa hukum ke arah perkembangan zaman yang lebih baik dan berkesinambungan.
Gagasan tentang hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo di era tahun 2002.
