Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Wacana Intoleransi dan Radikalisme dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi penyajian wacana dalam buku teks PAI di sekolah dan madrasah, bermuatan toleransi di satu bagian dan bermuatan intoleransi di bagian lain serta terindikasi terinsersi radikalisme. Terdapat bagian dalam buku teks yang hanya menyajikan satu pandangan atas teks keagamaan, eksklusif terhadap perbedaan agama, bias gender dan tidak memperhatikan keragaman etnis dan budaya. Paradigma buku teks pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah dalam konteks lebih pragmatik dengan menyesuaikan perubahan zaman, bukan idealitas. Semakin bertahan dalam idealitas, semakin tidak konsisten. Hasil penelitian ini berupa model penyajian wacana bermuatan intoleransi dan radikalisme dalam buku teks PAI di sekolah dan madrasah. Buku teks Pendidikan Agama Islam terbitan Pemerintah seyogyanya menyajikan berikut. Pertama, menyajikan keragaman pandangan atas teks keagamaan atau permasalahan fikih yang masih dalam perdebatan. Kedua, menyajikan paradigma inklusif terhadap perbedaan agama. Ketiga, menyajikan wacana yang bermuatan inklusif gender Keempat, tidak menyajikan wacana bermuatan intoleransi karena perbedaan etnis dan budaya. Kelima, tidak menyajikan wacana bermuatan radikalisme/kekerasan.

... pendidikan toleransi dalam buku teks mata pelajaran ke-NU-an dan ke-Muhammadiyahan tingkat MA/ SMA/ SMK pada 2018. ... dalam pembelajaran (studi pembelajaran kelas IV di SD Negeri Lembeyan Kulon 1 Kabupaten Magetan) pada 2018.

Konstruksi Paradigma Hakim dalam Memutus Perkara Perkawinan Islam Berbasis Hukum Progresif

Pemikiran hakim dalam memutus perkara perkawinan Islam di Indonesia memiliki penalaran yang berbeda, sebagian hakim cenderung menggunakan penalaran hukum yuridis dan sebagian hakim lainnya cenderung menggunakan penalaran hukum empiris. Padahal, pemikiran hakim dan penalaran hukum yang digunakan tentu akan berpengaruh terhadap hasil putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pemikiran hakim dalam putusan perkawinan Islam yang berlandaskan pada nilai dan konsep hukum progresif. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan gabungan penelitian hukum doktrinal dan nondoktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sociological jurisprudence dengan landasan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Data primer menggunakan 30 putusan hakim tahun 2015-2019, adapun data sekunder bersumber dari wawancara, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah dan laporan. Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling dan analisis data menggunakan analisis isi (content anayisis) melalui logic and reasoning model dengan model IRAC. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulia Fatma (2020) Nurnazli (2019) Bayu Setiawan (2018) M. Isna Wahyudi (2017) Rusli Muhammad (2014) Ahmad Sukris Sarmadi (2012) yang menyatakan bahwa untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan dan berkemaslahatan perlu dilakukan melalui penalaran yang berlandaskan pada nilai yuridis dan empiris. Penelitian ini juga mendukung penelitian Edi Riadi (2011) M. Syamsudin (2011) yang menyatakan bahwa pemikiran hakim yang cenderung positivistik berbasis tekstual-legistik menghasilkan putusan yang cenderung belum memenuhi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa hukum progresif merupakan konsep hukum yang mampu mengarahkan hakim dalam membangun paradigma pemikiran yang responsif dalam penyelesaian perkara hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim memiliki dua corak yaitu tekstual yuridis dan kontekstual empiris. Pertimbangan tekstual yuridis digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang telah memenuhi ketentuan yuridis normatif, sedangkan pertimbangan kontekstual digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang memerlukan penalaran yuridis empiris. Konstruksi putusan hakim yang berorientasi pada hukum progresif ternyata cenderung mampu memberikan nilai kepastian, kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak, meskipun beberapa hakim masih belum menerapkan progresifitas dalam putusannya.

Pemikiran hakim dalam memutus perkara perkawinan Islam di Indonesia memiliki penalaran yang berbeda, sebagian hakim cenderung menggunakan penalaran hukum yuridis dan sebagian hakim lainnya cenderung menggunakan penalaran hukum empiris.