Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Hukum Acara Perdata dalam Praktek

Dalam sebuah organisasi baik formal atau non formal, pasti ada tata aturan yang harus ditaati oleh semua pihak yang menjadi anggota dari organisasi itu. Dalam lingkup yang lebih kecil, sabut saja dalam diskusi atau seminar tentu juga ada tata aturan yang akan mengatur “lalu lintas” pembicaraan yang akan diatur oleh seorang moderator atau pimpinan rapat yang harus dipatuhi oleh semua peserta yang hadir tanpa terkecuali. Aturan ini, sudah pasti diciptakan terlebih dahulu dan dibacakan agar semua peserta tahu dan mentari agar tidak menimbulkan masalah dikelak kemudian baik pada saat acara berlangsung atau segala sesuatu yang menjadi efek dari pertemuan itu. Tata aturan yang mengatur “lalu lintas” pembicaraan atau tata cara yang sedemikian itu dalam suatu pertemuan, dikenal dengan istilah acara yang biasanya dibacakan oleh pembawa acara terlebih dahulu sehingga semua yang hadir tahu bahwa susunan acaranya seperti yang dibacakan. Dalam ilmu hukum, hal yang demikian biasa dikenal atau lebih tepatnya disebut “hukum acara” atau “hukum formil”. Hukum acara ini harus bersifat positif, mengikat, pasti dan tetap. Artinya bahwa hukum ini harus ada dalam arti kini dan yang akan datang kecuali memang perkembangan keadaan dan masyarakat secara sistem berubah, tetapi tetap harus ditetapkan terlebih dahulu untuk mengatur tata cara yang akan terjadi. Mengikat para pihak apapun dan siapapun yang berperkara untuk menjamin adanya tata aturan yang dapat dipatuhi sebagai pemandu untuk menjamin kepastian hukum proses penyelesaian yang tetap.

Dalam sebuah organisasi baik formal atau non formal, pasti ada tata aturan yang harus ditaati oleh semua pihak yang menjadi anggota dari organisasi itu.